Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • monangweb 9:20 am on August 29, 2011 Permalink | Reply  

    MINAL AIDIN WALFAIZIN 2011 

    SAYA MENGUCAPKAN MINAL AIDIN WALFAIZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN KEPADA SELURUH BURUH MUSLIM INDONESIA, SEMOGA RAMADHAN INI MENJADIKAN KITA LEBIH SOLID DAN MENJADI INSAN MULIA.

     
  • monangweb 2:17 am on February 16, 2011 Permalink | Reply  

    Bagian apa yang harus direvisi dari UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan…?

     
  • monangweb 6:41 am on January 27, 2011 Permalink | Reply  

    Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh 

    Buat sobat-sobat yang masih bingung gimana caranya agar Serikat pekerja kita legal secara hukum, ini ada aturan nya.

    KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR : KEP.16/MEN/2001

    TENTANG

    TATA CARA PENCATATAN
    SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
    MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    REPUBLIK INDONESIA

    MENIMBANG : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perlu ditetapkan Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
    b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
    MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050;
    2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
    3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
    MEMUTUSKAN :
    MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH

    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1

    Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

    (1) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

    (2) Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

    (3) Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

    (4) Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

    (5) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.
    BAB II
    PEMBERITAHUAN
    Pasal 2

    (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.

    (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
    a. daftar nama anggota pembentuk;
    b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    c. susunan dan nama pengurus;

    (3) Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat :
    a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
    b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
    c. tanggal pendirian;
    d. tempat kedudukan;
    e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhetiannya;
    f. hak dan kewajiban anggota;
    g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhetiannya;
    h. hak dan kewajiban pengurus;
    i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;
    j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
    k. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini.

    BAB III
    PENCATATAN
    Pasal 3

    (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan.

    (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan.

    (3) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

    a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
    b. nama anggota pembentuk;
    c. susunan dan nama pengurus;
    d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
    e. nomor bukti pencatatan;
    f. tanggal pencatatan;

    (4) Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

    Pasal 4

    (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.

    (2) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

    Pasal 5

    Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

    Pasal 6

    (1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tercatat dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri ini.

    (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus menghapus nomor bukti pencatatan serikat pekerja/seikat buuruh tersebut.

    (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang baru, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

    Pasal 7

    (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan dilampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan Menteri ini.

    (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh dalam buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri ini.
    Pasal 8

    (1) Dalam hal pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan organisasi, maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan Menteri ini.

    (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagekerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat tanda bukti pemberitahuan bantuan keuangan dari luar negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

    Pasal 9

    (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.

    (2) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.

    (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) di atas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini.

    Pasal 10

    Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan Menteri ini.

    BAB IV
    KETENTUAN LAIN-LAIN
    Pasal 11

    (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999, memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.

    (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah membertahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini, dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

    BAB V
    P E N U T U P
    Pasal 12

    Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/Perat. Tahun 1969 tentang Bantuan Luar Negeri bagi Organisasi Buruh/Pekerja/Karyawan di Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.202/MEN/1999 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Organisasi Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pasal 13

    Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 15 Februari 2001

    MENTERI
    TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    REPUBLIK INDONESIA

    ALHILAL HAMDI

    Peratuan Terkait lainnya :
    Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
    Undang-undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
    Undang-undang No. 40 tahun 2004 Tentang Jamsostek
    Undang-undang No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
    Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang AMDAL

     
  • monangweb 6:18 am on January 27, 2011 Permalink | Reply  

    Contoh AD/ART Serikat Pekerja 

    buat sobat-sobat yang masih bingung merancang draft AD/ART serikat Pekerja, ini ada contoh links AD/ART Serikat Pekerja yang pernah kami rancang, semoga bermanfaat.

    Links :

    http://serikatpekerjasli.blogspot.com/2008/11/anggaran-dasar-sp-sli.html

     
  • monangweb 6:46 am on June 30, 2010 Permalink | Reply  

    Buruh dan Perubahan 

    Oleh :   Hamonangan Albariansyah, SH.,MH
    Di lapangan kerapkali kita jumpai bahwa pemahaman akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya terbatas pada pengurus dan beberapa pengurus satu sampai dua level dibawah pengurus inti, ketika para orang-orang yang paham ini tidak lagi berada dalam serikat buruh tersebut baik dikarenakan mengundurkan diri maupun diberhentikan oleh pemilik usaha, anggota serikat dan buruh secara keseluruhan terlihat seperti anak ayam kehilangan induknya dan pada akhirnya mereka mencari sandaran masing-masing.

    sebagai awal dari suatu perubahan mentalitas dan wawasan, peran serikat buruh sendiri dalam lingkungan masing-masing diharapkan dapat menjadi proaktif atau setidaknya setiap buruh sudah dapat mengkalkulasi perhitungan upah,lembur, pesangon, memaknai hak dan kewajiban sebagaimana amanat undang-undang, dan yang paling penting si buruh mampu berbicara atas haknya yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negeriini.

    Dengan demikian akan terbentuk individu dan generasi buruh yang sadar akan peranan dalam suatu komunitas masyarakat negeri ini yang utuh , satu dan cerdas…yang selanjutnya menjadi modal awal terbentuknya show eksistensi,”ini loh kami”, “ini loh kontribusi kami bagi negeri ini” yang pada tahapan ini sudah pada middle level, artinya adanya pengakuan masyarakat luas yang menjadikan buruh bagian dari masyarakat yang tidak terpinggirkan (marginal).perjuangan tidak berakhir sampai disini saja, ini merupakan dimana awal dari suatu komunitas yang diakui dan tidak dipandang sebelah mata.

    disini demokrasi,apapun panji dan bendera serikat, federasi maupun konfederasi, tentunya mulai disilaukan akan janji2, impian2 dan segala bentuk retorika lainnya , kata kuncinya antar bendera tidak saling hantam, misi dan visi tetap satu, yaitu keadilan, persamaan, perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusi sebagai rakyat Republik Indonesia.

     
  • monangweb 6:23 am on June 30, 2010 Permalink | Reply  

    Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagai solusi meminimalisir potensi sengketa Hubungan Industrial 

    Oleh : Hamonangan Albariansyah, SH., MH

    Berbicara dinamika Hubungan Industrial kerapkali menjadi momok bagi pekerja, pengusaha dan pemerintah.  Sederhana namun kompleks , apabila “salah asuh”  dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terkait dalam hubungan tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara mengharapkan investasi yang masuk ke daerah nya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mempercepat  roda perekonomian wilayah. Fenomena ini seperti Iceberg Theory .

    Sebut  saja salah satu nya sengketa hubungan industrial di pabrik galangan kapal di Batam beberapa bulan yang lalu, yaitu penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana permohonan awal, sehingga tenaga asing tersebut ada yang bekerja sebagai tenaga kasar dan supervisor.  Padahal telah jelas dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII …dan Keputusan Menteri terkait. Pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum (law enforcement) sebagai panglima agar pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja menjadi prioritas utama bagi industri dalam wilayah operasional mereka, tidak hanya sebatas tenaga kerja kasar saja, melainkan juga berkerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi setempat sehingga lulusan lokal menjadi produktif dan secara berkesinambungan kesejahteraan penduduknya meningkat.

    Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah melakukan pemantauan menyeluruh terhadap penerapan aturan ketenagakerjaan di lapangan telah sesuai dengan aturan hukum yang ada ?. sederhana sekali. Pertama, pemerintah melalui dinas terkaitnya membuat tim pengawas bersama antara pemerintah- serikat pekerja-lembaga pendidikan tinggi sebagai pihak mandiri dengan ketetapan masa tugas oleh menteri ketenagakerjaan. Kedua, masukkan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

    Bahasa Sederhana nya PKB adalah :

    a. sarana penyelesaian konflik hubungan industrial yang telah diatur dalam Pasal 103 huruf f dari UU Ketenagakerjaan

    b.berupa kesepakatan bersama antara serikat pekerja (mewakili buruh/pekerja) yang terdaftar di dinas tenaga kerja        setempat, dengan pengusaha

    c. Kesepakatan tersebut berisikan tentang perihal hak-hak apa saja yang diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak.

    Hak-hak pokok yang harus diperoleh pekerja adalah hak memperoleh upah dari hasil kerja nya, hak atas asuransi jaminan kesehatan (wajib Jamsostek), hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) mulai dari peralatan, perlengkapan dan lingkungan kerja dan hak-hak lain nya seperti pesangon, fasilitas pendukung lingkungan kerja.

    Ditegaskan lagi padal Pasal 111, Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.

    Perancangan  Perjanjian Kerja bersama

    • Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
    • Pemahaman pentingnya Perjanjian Kerja Bersama
    • Objek dan esensi dari Perjanjian Kerja Bersama
    • Hak dan kewajiban yang disepakati para serikat pekerja dengan pengusaha
    • satu pemahaman terhadap butir-butir kesepakatan tertentu, jangan ada penafsiran ganda atau tidak jelas
    • Harus ada keterkaitan antara isi kesepakatan PKB dengan peraturan perundang-undangan
    • Sistematika Perancangan Perjanjian Kerja Bersama
    • Judul
    • Pembukaan
    • Isi
    • Penutupan
    • Lampiran
     
  • monangweb 4:34 am on February 1, 2010 Permalink | Reply  

    Sejarah dan Perkembangan Sistem Kerja Perburuhan di Indonesia 

    Sejarah dan Perkembangan Sistem Kerja Perburuhan di Indonesia

    Penulis : Hamonangan Albariansyah, SH, MH

    Seiring dengan perkembangan politik dan hukum di Indonesia, pengertian yang mengacu pada suatu identitas terhadap orang yang bekerja dengan pihak lain, apakah itu badan hukum atau pun perseorangan juga mengalami pergeseran istilah, diawali dengan sebutan “budak” pada zaman Hindia Belanda hingga peraturan penghapusan budak dikeluarkan pada tahun 1854 hingga tahun 1860 istilah perbudakan resmi tidak digunakan di Indonesia, dalam masa yang sama pada masa jaya nya Hindia Belanda pada masa itu sekitar tahun 1807 pembangunan infrasruktur kemudian dilanjutkan dengan masa “penghambaan diri’ atau lebih dikenal dengan “Rodi” pada zaman Hendrik William Deandels yang terkenal dengan sistem kerja rodi nya atas rakyat Indonesia.

    Pada kondisi ini, rodi sendiri dikerjakan para lelaki secara bersama-sama atau serentak terhadap suatu proyek pembangunan tertentu. Dimana Gubernemen atau pun “pembesar/pemuka” berupa tuan-tuan tanah maupun bangsawan  dalam barisan “strata elite” yang berhasrat membangun infarastruktur baik yang bersifat kedinasan berupa bangunan pemerintahan maupun bangunan pribadi, cukup memberikan Gulden atau sejumlah imbalan tertentu kepada Hoofdgeld atau uang kepala kepada petugas yang mengorganisir.  Inilah awal terbentuknya apa yang kita kenal saat ini dengan turunan (derifative) perkembangan perjanjian pemborongan dan sistem kerja Outsourcing (Alih Daya) saat ini.

    Bila dibandingkan dengan sistem perbudakan, sistem kerja rodi ini sangat tidak manusiawi dirasakan para rodi, hal ini dikarenakan dalam sistem kerja rodi pekerja hanya bekerja tanpa menerima bayaran  harus menyediakan sendiri makanan, tempat tinggal dan kesehatan nya. Pihak yang punya kerja ( Gubernemen, pembesar/pemuka atau “strata elite“) hanya ingin proyek tersebut selesai. Sedangkan pada sistem perbudakan walaupun tidak wajar masih ada sedikit sisi manusiawi nya. budak masih mendapatkan makanan dan tempat tinggal dari majikan dimana dia bekerja.

    Pada pertengahan abad ke-18 pemerintah Hindia Belanda mulai mempekerjakan sejumlah orang tertentu dengan mendapatkan upah, hal ini dilakukan semata-mata  untuk menguatkan posisi penjajahan Belanda atas daerah jajahannya terutama di Indonesia, selain itu juga mencegah masuknya pengaruh serta kepentingan negara penjajah lainnya. Adapun orang yang diberi upah seperti orang yang bekerja untuk kepentingan Gubernemen, pembesar dan kepala wilayah. Besarnya upah, jenis makan, kondisi tempat tinggal maupun macam pekerjaan di atur dalam perjanjian, walaupun demikian praktek penggunaan tenaga rodi dan budak masih dilaksanakan. Perihal ini diatur dalam “Koeli Ordonantie”, istilah Koeli (Kuli) sendiri mengacu pada pekerjaan yang hanya menggunakan tenaga kasar. dari Uraian diatas, dapat disimpulkan bawah di dalam pemerintahan Hindia Belanda terdapat 3 macam bentuk hubungan kerja, yaitu :

    1. Budak, orang yang bekerja secara individual dengan tidak memperoleh upah, namun mendapatkan makanan dan tempat tinggal dari majikannya ;
    2. Rodi, orang yang bekerja secara serentak atau komunal atas suatu pekerjaan tertentu dengan tidak memperoleh upah, tidak memperoleh makanan/minuman dan tidak memperoleh tempat tinggal.
    3. Koeli (baca Kuli), orang yang bekerja secara individul dengan menerima upah dan fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian.

    Menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda seiring dengan kalahnya Belanda dari Amerika Serikat dalam Perang Pasifik, peraturan mengenai “Koeli Ordonantie” dihapuskan, namun istilah “Kuli”, masih diteruskan pada era penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bersamaaan dengan awal lahirnya penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM), istlah kuli berganti dengah “Buruh” . Hingga dikeluarkannya UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, istilah yang menunjukan status orang yang bekerja dengan orang lain disebut “Pekerja atau Tenaga Kerja”, walaupun demikian penggunaan istilah buruh masih digunakan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini.

     
    • Mr WordPress 4:34 am on February 1, 2010 Permalink | Reply

      Hi, this is a comment.
      To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

    • xoxo 11:34 am on May 20, 2010 Permalink | Reply

      tengkyu info nya,..

    • missel 9:21 am on January 21, 2011 Permalink | Reply

      i like u,hehe..

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel