Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagai solusi meminimalisir potensi sengketa Hubungan Industrial

Oleh : Hamonangan Albariansyah, SH., MH

Berbicara dinamika Hubungan Industrial kerapkali menjadi momok bagi pekerja, pengusaha dan pemerintah.  Sederhana namun kompleks , apabila “salah asuh”  dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terkait dalam hubungan tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara mengharapkan investasi yang masuk ke daerah nya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mempercepat  roda perekonomian wilayah. Fenomena ini seperti Iceberg Theory .

Sebut  saja salah satu nya sengketa hubungan industrial di pabrik galangan kapal di Batam beberapa bulan yang lalu, yaitu penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana permohonan awal, sehingga tenaga asing tersebut ada yang bekerja sebagai tenaga kasar dan supervisor.  Padahal telah jelas dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII …dan Keputusan Menteri terkait. Pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum (law enforcement) sebagai panglima agar pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja menjadi prioritas utama bagi industri dalam wilayah operasional mereka, tidak hanya sebatas tenaga kerja kasar saja, melainkan juga berkerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi setempat sehingga lulusan lokal menjadi produktif dan secara berkesinambungan kesejahteraan penduduknya meningkat.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah melakukan pemantauan menyeluruh terhadap penerapan aturan ketenagakerjaan di lapangan telah sesuai dengan aturan hukum yang ada ?. sederhana sekali. Pertama, pemerintah melalui dinas terkaitnya membuat tim pengawas bersama antara pemerintah- serikat pekerja-lembaga pendidikan tinggi sebagai pihak mandiri dengan ketetapan masa tugas oleh menteri ketenagakerjaan. Kedua, masukkan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Bahasa Sederhana nya PKB adalah :

a. sarana penyelesaian konflik hubungan industrial yang telah diatur dalam Pasal 103 huruf f dari UU Ketenagakerjaan

b.berupa kesepakatan bersama antara serikat pekerja (mewakili buruh/pekerja) yang terdaftar di dinas tenaga kerja        setempat, dengan pengusaha

c. Kesepakatan tersebut berisikan tentang perihal hak-hak apa saja yang diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak.

Hak-hak pokok yang harus diperoleh pekerja adalah hak memperoleh upah dari hasil kerja nya, hak atas asuransi jaminan kesehatan (wajib Jamsostek), hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) mulai dari peralatan, perlengkapan dan lingkungan kerja dan hak-hak lain nya seperti pesangon, fasilitas pendukung lingkungan kerja.

Ditegaskan lagi padal Pasal 111, Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.

Perancangan  Perjanjian Kerja bersama

  • Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
  • Pemahaman pentingnya Perjanjian Kerja Bersama
  • Objek dan esensi dari Perjanjian Kerja Bersama
  • Hak dan kewajiban yang disepakati para serikat pekerja dengan pengusaha
  • satu pemahaman terhadap butir-butir kesepakatan tertentu, jangan ada penafsiran ganda atau tidak jelas
  • Harus ada keterkaitan antara isi kesepakatan PKB dengan peraturan perundang-undangan
  • Sistematika Perancangan Perjanjian Kerja Bersama
  • Judul
  • Pembukaan
  • Isi
  • Penutupan
  • Lampiran